Kata
Pengantar
Puji
syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatNya kami
dapat menyelesaikan makalah kami yang membahas tentang “Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi”.
Adapun makalah ini kami buat demi membantu
kelancaran proses belajar mengajar dan juga untuk membantu meningkatkan nilai
kami disemester genap ini. Selain itu, kami juga berharap makalah kami ini
dapat berguna untuk menambah pengetahuan tentang sejarah-sejarah yang ada dalam
Indonesia bagi pembacanya.
BAB XIV
“Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya
Reformasi”
Standar Kompetensi : Memahami Perubahan Pemerintahan dan Kerjasama Internasional.
Kompetensi
Dasar :
Menjelaskan Berakhirnya Masa Orde Baru dan Lahirnya Reformasi.
Tujuan
Pembelajaran :
1.Menyusun Kronologi
dan Mendeskripsikan Perjuangan Menumbangkan Orde Lama dan Lahirnya Orde Baru.
2.Mendeskripsikan
Upaya Penataan Kehidupan Politik dan Pemerintahan.
3.Mengidentifikasikan
Pembangunan Di Bidang Sosial Ekonomi Pada Masa Orde Baru
4.Mendeskripsikan
Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi.
1.Menyusun Kronologi dan Mendeskripsikan
Perjuangan Menumbangkan Orde Lama dan Lahirnya Orde Baru.
a.Timbulnya Berbagai
Kesatuan Aksi
Presiden Sukarno sebagai pucuk pimpinan pemerintah tidak mau segera mengambil tinadakan tegas terhadap G-30-s, padahal sudah jelas-jelas terbukti bahwa PKI melakukan pengkhianatan terhadap bangsa,negara,dan Pancasila.Dari sikap Presiden Sukarno timbul kesan seolah-olah melindungi PKI. Presiden menilai tindakan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jendral pada tanggal 1 Oktober 1965 itu merupakan hal biasa dalam suatu revolusi. Sikap Presiden Sukarno yang demikian itu sudah tentu menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak puas di kalangan rakyat.
Ketidakpuasan rakyat itu juga dipicu oleh kondisi perekonomian Indonesia yang cukup memprihatinkan.Politik Mercusuar dan penggayanganMalaysia menambah keadaan ekonomi kita makin memburuk. Hal itu dapat dilihat dari selalu antrenya rakyat untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Inflasi makin parah.Untuk mengatasi kesulitan dalam bidang keuangan pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan devaluasi uang rupiah.Uang yang semula bernilai Rp.1.000,00 dijadikan Rp.1,00,dan Rp5.000,00 menjadi Rp5,00
Keadaan-keadaan diatas mempebesar tuntunan rakyat terhadap pemerintah untuk segera menyelsaikanya. Tuntunan lain dari masyarakat terhadap unsur-unsur PKI. Selain itu, penyelsaian seadil-adilnya terhadap pelaku G-30-s
Sejak awal Oktober 1965 telah terjadi demonstrasi terjadi demonstrasi menuntut pembersihan dan pembunuhan dan pembubaran PKI.Demonstrasi terjadi di berbagai daerah,seperti di Jakarta dan didaerah-daerah di Jawa tengah. Di Pekalongan berlangsung rapat akbar yang dihadiri oleh berbagai golongan,seperti NU,Parkindo,IPKI,PSII,PNI,Muhammadiyah,Ktolik,HMI,PII,dan Al Irsyad. Dalam rapat akbar itu mereka mengutuk tindakan G-30-s
Di Jakarta kemudian timbul kesatuan-kesatuan aksi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Kesatuan aksi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Kesatuan aksi yang segera di bentuk adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Langkah ini diikuti oleh para pelajar dan pemuda yang membentuk Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI),Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI),Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI). Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI),dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)
Berbagai kesatuan tersebut menuntut penyesaian politis terhadap mereka yang terlihat G-30-S. Bersama-sama dengan orpol-ormas yang menentang dan mengutuk G-30-S,kesatuan-kesatuan aksi itu membentuk kesatuan barisan yang disebut Front Pancasila.
Presiden Sukarno sebagai pucuk pimpinan pemerintah tidak mau segera mengambil tinadakan tegas terhadap G-30-s, padahal sudah jelas-jelas terbukti bahwa PKI melakukan pengkhianatan terhadap bangsa,negara,dan Pancasila.Dari sikap Presiden Sukarno timbul kesan seolah-olah melindungi PKI. Presiden menilai tindakan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jendral pada tanggal 1 Oktober 1965 itu merupakan hal biasa dalam suatu revolusi. Sikap Presiden Sukarno yang demikian itu sudah tentu menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak puas di kalangan rakyat.
Ketidakpuasan rakyat itu juga dipicu oleh kondisi perekonomian Indonesia yang cukup memprihatinkan.Politik Mercusuar dan penggayanganMalaysia menambah keadaan ekonomi kita makin memburuk. Hal itu dapat dilihat dari selalu antrenya rakyat untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Inflasi makin parah.Untuk mengatasi kesulitan dalam bidang keuangan pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan devaluasi uang rupiah.Uang yang semula bernilai Rp.1.000,00 dijadikan Rp.1,00,dan Rp5.000,00 menjadi Rp5,00
Keadaan-keadaan diatas mempebesar tuntunan rakyat terhadap pemerintah untuk segera menyelsaikanya. Tuntunan lain dari masyarakat terhadap unsur-unsur PKI. Selain itu, penyelsaian seadil-adilnya terhadap pelaku G-30-s
Sejak awal Oktober 1965 telah terjadi demonstrasi terjadi demonstrasi menuntut pembersihan dan pembunuhan dan pembubaran PKI.Demonstrasi terjadi di berbagai daerah,seperti di Jakarta dan didaerah-daerah di Jawa tengah. Di Pekalongan berlangsung rapat akbar yang dihadiri oleh berbagai golongan,seperti NU,Parkindo,IPKI,PSII,PNI,Muhammadiyah,Ktolik,HMI,PII,dan Al Irsyad. Dalam rapat akbar itu mereka mengutuk tindakan G-30-s
Di Jakarta kemudian timbul kesatuan-kesatuan aksi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Kesatuan aksi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Kesatuan aksi yang segera di bentuk adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Langkah ini diikuti oleh para pelajar dan pemuda yang membentuk Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI),Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI),Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI). Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI),dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)
Berbagai kesatuan tersebut menuntut penyesaian politis terhadap mereka yang terlihat G-30-S. Bersama-sama dengan orpol-ormas yang menentang dan mengutuk G-30-S,kesatuan-kesatuan aksi itu membentuk kesatuan barisan yang disebut Front Pancasila.
b.Tritura (Tri Tuntutan Rakyat)
Aksi yang dilakukan oleh Gerakan 30
September segera diketahui oleh masyarakat bahwa PKI terlibat di dalamnya. Oleh
karena itu berbagai elemen masyarakat melakukan demonstrasi-demonstrasi
menuntut kepada pemerintah untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Akan
tetapi pemerintah tidak segera mengambil tindakan yang tegas terhadap PKI yang
telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Apalagi kondisi
ekonomi yang memburuk, harga-harga membumbung tinggi sehingga menambah
penderitaan rakyat. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya
kesatuan-kesatuan aksi. Pada tanggal 25 Oktober 1965 terbentuklah Kesatuan Aksi
Mahasiswa Indonesia (KAMI). Selanjutnya diikuti oleh kesatuan- kesatuan aksi
yang lain, misalnya Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan
Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan
Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan
Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Ketika gelombang demonstrasi yang menuntut
pembubaran PKI semakin keras pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Oleh
karena itu pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI memelopori
kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR- GR
menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang terkenal dengan Tri Tuntutan
Rakyat (Tritura). Adapun Tri Tuntutan Rakyat itu adalah sebagai berikut.
a.Pembubaran
PKI.
b. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S / PKI.
c. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.
b. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S / PKI.
c. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.
Ketiga
tuntutan di atas menginginkan perubahan di bidang politik, yakni pembubaran PKI
beserta ormasormasnya dan pembersihan kabinet dari unsur G30 S /PKI. Selain itu
juga keinginan adanya perubahan ekonomi yakni penurunan harga.
c. Surat
Perintah Sebelas Maret 1996
Aksi untuk menentang terhadap G 30 S
/PKI semakin meluas menyebabkan pemerintah merasa tertekan. Oleh karena itu
setelah melakukan pembicaraan dengan beberapa anggota kabinet dan perwira ABRI
di istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno akhirnya
menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Suharto sebagai Panglima
Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan wibawa
pemerintah. Surat mandat ini terkenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret
1966 (Supersemar). Berdasarkan Supersemar tersebut, Letjen Suharto mengambil
langkah-langkah politk : 1.Tanggal 12 Maret
1996, PKI dengan segala ormasnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai
partai terlarang di seluruh Indonesia; 2.Tanggal 18 Maret 1996 telah dilakukan
pengamanan terhadap beberapa menteri dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnahkan
dan tokoh-tokoh yang dinilai terlibat dalam G-30-S/PKI.
Keluarnya Supersemar tersebut member
kepercayaan kepada Letjen Suharto untuk mengambil tindakan demi terwujudnya
keamanan dan kestabilan pemerintahan itu menandai lahirnya Orde Baru.
2.Mendeskripsikan Upaya Penataan Kehidupan
Politik dan Pemerintahan.
a.Penataan Awal.
Tanggal 2 Mei 1996,KAMI
mengeluarkan nota politik yang berisi penjelasan berbagai penyelewengan
konstitusional terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, juga
menuntut pelaksanaan UUD 194 secara murni dan konsekuen. Pada tanggal itu juga
diadakan siding pleno DPR-GR dengan pidato Dahlan Ranuwiharjo, SH. Sidang itu
juga mengusulkan untuk pimpinan DPR-GR tidak lagi ditunjuk oleh presiden,
tetapi dipilih oleh para anggota DPR-GR dan Pimpinan tersebut tidak menjadi
anggota kabinet.
b.Pemilu dan Pembentukan Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945.
Demokrasi liberal
uang terlalu mendambakan kebebasan ternyata justru telah menciptaka
ketidakstabilan politik. Sebagai upaya permunian demokrasi Pancasila,
pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan pemilu yang dimulai tanggal 2 Juli
1971.
c.Penataan Kembali Politik Luar Negeri Indonesia.
Pada masa Orde
Baru, bangsa Indonesia sudah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen. Dalam rangka penataan kembali politik luar negeri
itu, Indonesia telah mengambil beberapa langkah penting yang sangat menentukan
didalam kehidupan internasional diantaranya : 1.Indonesia Kembali Menjadi
Anggota PBB ; 2.Pengehentian konfrontasi dengan Malaysia.
3.Mengidentifikasikan Pembangunan Di Bidang Sosial
Ekonomi Pada Masa Orde Baru.
a.Perencanaan
Pembangunan.
Pada masa Orde Baru, kegiatan pembangunan
secara bertahap segera dilaksanakan dengan berbagai persiapan yang mulai
diupayakan. Berdasarkan stabilitas nasional, pembangunan nasioanal di Indonesia
di segala bidang dapat dilaksanakan. Tujuan pembanguna nasional adalah mewujudkan
suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik materil maupun
spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b.Pelaksanaan
Pembangunan.
Demi tercapainya
tujuan pembangunan nasional yang begitu luas itu, pembangunan tidak mungkin
dilakukan secara serentak. Pembanguna perlu dilakukan secara bertahap. Oleh
karena itu, disusunlah tahapan-tahapan pembangunan yang dikenal dengan Repelita
(Rencana Pembangunan Lima Tahun)I sampai dengan V yang berlangsung secara 25
tahun itu dikenal sebagai Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama. Rencana
selanjutnya adalah pembangunan selama 25 tahun kedepan yang disebut
Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.
Setiap tahapan dilaksanakan selama 5 tahun, yaitu pelita.
c.Hasil-Hasil pembangunan.
Sasaran tiap-tiap
pelita adalah : 1.Pangan ; 2.Sandang : 3.Perbaikan Prasarana ; 4.Perluasan Lapangan
Kerja ; 5. Perumahan Rakyat ; 6.Kesejahteraan Rohani.
4.Mendeskripsikan Berakhirnya Orde Baru dan
Lahirnya Reformasi.
Orde Baru di bawah Presiden Suharto telah berhasil
melaksanakan pelaksanaan pembangunan nasional terlebih pembangunan fisik sarana
prasarana dan pembangunan bidang ekonomi. Namun, kemakmuran yang dicapai dalam
pembangunan ekonomi belum merata sampai ke semua lapisan masyarakat. Begitupun
dengan politik, tidak begitu menggembirakan dikarenakan Demokrasi Pancasila
tidak dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya dengan alas an menciptakan
stabilitas nasional.
Gerakan Reformasi yang terjadi di Indonesia
pada tahun 1998 merupakan gerakan dari berbagai komponen masyarakat yang
melakukan perubahan dalam pembaharuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Gerakan reformasi ini muncul karena kondisi politik, sosial, dan
ekonomi Indonesia tidak memihak pada kepentingan rakyat.
Penutup
Demikianlah makalah
yang kami susun ini. Semoga
apa yang telah kami telah susun ini dapat berguna selanjutnya untuk membantu
baik untuk peningkatan nilai maupun untuk membantu proses belajar
mengajar.Sekali lagi kami meminta maaf apabila dari keseluruhan isi makalah
yang kami susun ini terdapat beberapa kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu
kesediaan teman-teman,bapak/ ibu guru, atau para pembaca untuk memberikan
sumbangsih saran dan kritik.
Sekian dan Terima
Kasih.
Tags
MAKALAH IPS